Dapatkan paket - paket menarik tour labuan bajo holidays, diskon hingga 30%
TRAVEL@LABUANBAJOHOLIDAYS.COM

Hubungan Pulau Komodo dan Kesultanan Bima yang Jarang Diketahui

Dibalik keindahan Pulau Komodo sebagai destinasi wisata sebagai kunjungan Wisatawan dari berbagai dunia, menyimpan sejarah yang masih belum terlalu banyak diketahui oleh Wisatawan. Pulau Komodo dan Kesultanan Bima ternyata memiliki hubungan di masa lalu yang menari untuk diketahui.

Setiap daerah di Indonesia menyimpan beragam sejarah yang menjadi saksi bisu atas daerah tersebut. Berbagai catatan mungkin menyimpan sejarahnya tetapi tidak sedikit yang hanya berupa lisan dari mulut ke mulut generasinya hingga sejarah tersebut mulai pudar dan hilang di telan bumi peradaban.

Wilayah Administratif Pulau Komodo

Secara administratif saat ini Kecamatan Pulau Komodo termasuk dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Provinisi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Pulau Komodo memiliki 17 desa yang meliputi Batu Cermin, Compang Longgo, Golo Bilas, Golo Mori, Golo Pongkor, Gorontalo, Pulau Komodo, Macang Tanggar, Nggorang, Pantar, Nggorang, Pantar, Papa Garang, Pasir Tanjung, Pasir Putih, Seraya Maranu, Tiwu Nampar, Wae Kelambu, Warloka, Watu Nggelek, dan Labuan Bajo.

Luas kecamatan Pulau Komodo yang meliputi darat dan laut sekitar 768,9 atau 8,13% dari luas total Kabupaten Manggarai Barat sebesar 9.450 . Dengan Ibukota Kecamatan Pulau Komodo adalah Desa Labuan Bajo sekaligus sebagai Ibukota Kabupaten Manggarai Barat.

Wilayah Administratif Kesultanan Bima

Kesultanan Bima Mbojo atau Kesultanan Bima adalah kerajaan yang terletak di Bima, Nusa Tenggara Barat. Para ahli memperkirakan Kerajaan Bima berdiri sejak abad ke-13 M, dengan raja pertamanya bergelar Sang Bima I. Raja berkuasa selama kurang lebih dua dekade, yang kemudian digantikan oleh putranya, Indra Zamrud.

Pada masa ini Kesultanan Bima belum berbentuk kesultanan melainkan Kerajaan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Bima mencakup Pulau Sumbawa, Sawu, Solor, Sumba, Larantuka, Ende, Manggarai, dan Komodo. Dari seluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Bima hanya Pulau Sumbawa bagian timur yang menjadi daerah kekuasaannya sampai saat ini, meliputi Kabupaten dan Kota Bima.

Baca Juga  Panduan Lengkap Wisata di Nusa Tenggara Timur dan Sekitarnya

Walaupun demikian jejak peninggalan sejarah Pulau Komodo dan Kesultanan Bima masih bisa dijumpai di daerah bekas kekuasaan, salah satunya di Kecamatan Pulau Komodo yakni banyak Penduduk asli yang masih bisa Bahasa Bima dan memiliki keturunan darah Bima. Sehingga kebiasaan sehari-hari tidak terlalu jauh dengan kebiasaan Masyarakat Bima.

Masa Pemerintahan Kesultanan Bima

Pada masa Pemerintahan Raja XXVII, yang bergelar “Ruma Ta Ma Bata Wadu”, Menurut BO (catatan lama Istana Bima), menikah dengan adik dari isteri Sultan Makassar Alauddin bernama Daeng Sikontu, puteri Karaeng Kassuarang. Ia menerima/memeluk agama Islam pada tahun 1050 H atau 1640 M, kemudian raja atau Sangaji Bima tersebut digelari dengan “Sultan” yaitu Sultan Bima I, beliau inilah dengan nama Islam “Sultan Abdul Kahir”.

Menurut dokumen-dokumen tua mengenai kesultanan ini, Kesultanan Bima belumlah diketahui secara pasti kapan ia mula-mula dibentuk. Tapi ia diketahui muncul sejak masuk Islamnya Sultan pertama, yang diduga oleh J. Noorduyn terjadi pasca serangan militer oleh Makassar pada 1618 dan 1619 M.

Adapun tanggal Sultan masuk agama Islam didapati dalam sebuah dokumen Bima, ialah pada 7 Februari 1621. Setelah Sultan Bima I mangkat, maka digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Abdul Khair Sirajuddin sebagai Sultan II. Pada saat itu, sistem pemerintahan Kesultanan Bima berubah dengan berdasarkan “Hadat dan Hukum Islam”. Hal ini berlaku sampai dengan masa pemerintahan Sultan Bima XIII (Sultan Ibrahim).

Bukti Pulau Komodo Bagian Kesultanan Bima

Salah satu bukti Pulau Komodo dan Kesultanan Bima merupakan satu bagian teritorial adalah dengan adanya pelestarian Komodo. Sejak dahulu kegitan ini dilakukan oleh sebagaimana kearifan lokal tempo dulu, melalui surat dan peraturan adat yang dibuat Sultan Ibrahim bersama Masyarakat di wilayah Manggarai dan sekitarnya pada masa Pemerintahan 1881-1915 M.
1. Isi UU Perlindungan Komodo
Dalam salinan Terjemahan/Aliaksara Naskah Sultan Bima: DR Hj. Sitti. Maryam M. Salahuddin, SH. Membaca arsip dari Residen Timor dan Daerah Takluknya tertanggal 30 Desember 1914 No. 4031/40, dapat diuraikan bahwa sejak Raja dan Para Sultan Bima menjalin hubungan dan memiliki kekuasaan di Manggarai, Sultan Bima telah menerbitkan UU perlindungan terhadap hewan purba tersebut.

Baca Juga  Tips Berkunjung ke Kampung Wae Rebo

Dengan mempertimbangkan kemaslahatan, tujuan, kegunaan, dan nilai lebih pada pemeliharaan serta penjagaan kelangsungan hidup hewan tersebut. Sultan sadar betul bahwa komodo merupakan hewan langka dan wajib hukumnya untuk dijaga kelestarianya.

2. Penerbitan UU Perlindungan Komodo
Sultan Ibrahim menerbitkan UU perlindungan terhadap komodo, yang terdiri dari 5 pasal yang saling berkaitan satu pasal dengan pasal lainnya. Tahun 1914 M Ayah Sultan Muhammad Salahuddin itu mengeluarkan UU tersebut dengan banyak kemungkinan asumsi.

Dengan melihat perkembangan perdagangan antar pulau yang semakin meningkat dan barang-barang dagangan yang semakin tidak terhitung asalkan memiliki fungsi yang menarik. Dan tentu saja komodo sebagai hewan yang erotis menjadi salah satu incaran karena kulitnya dan jumlah yang sedikit.

3. Informasi dalam UU Perlindungan Komodo
Dalam naskah tersebut Sultan Ibrahim memerintahkan kepada semua Masyarakat yang berada dengan komunitas komodo untuk membiarkan hewan tersebut hidup secara bebas dan melarang memburu apalagi merusak sarang dan semua tindakan yang akan mengancam kelangsungan habitat komodo.

Seperti yang tertulis dalam pasal 3 menyatakan “Menangkap atau membunuh binatang tersebut dalam pasal 1, yang berada di atas atau di dalam rumah atau di atas pekarangan rumah yang bersangkutan maupun tempat-tempat tertutup, terhadap penghuni rumah dan pengguna tanah dan pihak ketiga dengan persetujuannya dibebaskan. Pengecualian yang sama berlaku untuk mengambil, merusak atau mengganggu sarang-sarang binatang yang ada disana”.
Pulau Komodo Lepas dari Kesultanan Bima
Manggarai dan sekitarnya telah menjadi wilayah kerajaan Bima sejak abad 15, pada masa Pemerintahan Raja Manggampo Donggo dan Perdana Menteri Ma Wa’a Bilmana. Putra Bilmana, La Mbila Ma Kapiri Solor merupakan tokoh militer muda yang gagah berani yang melakukan ekspansi kekuasaan hingga ke kepulauan Tomor dan Alor. Baru pada tahun 1929, Belanda memaksa Kesultanan Bima untuk melepaskan Manggarai dengan membentuk daerah swapraja.

Baca Juga  Labuan Bajo, Merupakan Gerbang Pertama Flores yang Begitu Eksotik

Itu dia asal-usul sejarah Pulau Komodo dan Kesultanan Bima yang saling berhubungan. Semoga informasi ini bisa menambahkan rasa penasaran Anda untuk segera mengunjungi pulau eksotis yang bisa dikunjungi bersama paket wisata Labuan Bajo Holidays.

Labuan Bajo Holidays

Labuan Bajo holidays adalah Tour organizer yang terletak di taman nasional komodo yang menyediakan wisata seperti, wisata labuan bajo, tour labuan bajo, paket labuan bajo, labuan bajo tour, labuan bajo trip

View All Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *